UJI COBA MODEL PEMUTAKHIRAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
Focus Group Discussion

Arosuka-Barenlitbang, banyaknya keluhan dari Pemerintah Daerah sekaitan dengan banyaknya data yang ada di masyarakat dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga membingungkan Pemerintah Daerah untuk mencapai satu data dalam pembangunan, maka dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba Model Pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan Penerima Bantuan Iuran (NIK PBI), yang dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Solok dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, di Ruang Rapat Bukik Cambai Barenlitbang, Rabu (10/04).

“bahwa proses harmonisasi NIK telah dilakukan selama 3 tahun, karena yang akan mendapatkan PBI hanya masyarakat yang terdata dan memiliki NIK, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang sudah terdata tetapi belum memiliki NIK, sehingga bisa dipastikan tidak bisa mendapatkan PBI” paparan dari Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas

“data yang didapatkan dari Dinas Pencatatan Sipil, kondisi saat ini per April 2019 jumlah penduduk Kabupaten Solok sebanyak 384.301 orang dan yang telah melakukan perekaman KTP saat ini sebesar 289.422 orang, artinya masih ada sebanyak 94.879 orang yang belum melakukan perekaman KTP” pungkasnya

Baca Lainnya :

• PERSAMAAN PERSEPSI KAJIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )0
• RENCANA PENGELOLAAN (RP) DANAU DIBAWAH KABUPATEN SOLOK0
• MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SOLOK TAHUN 20200
• BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN DAERAH 0
• RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019-20230

Maka implementasi Model Pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan Penerima Bantuan Iuran (NIK PBI) dengan uji coba model akan dilaksanakan real action oleh Bappenas pada tanggal 23 April 2019 s/d 26 April 2019 di Kabupaten Solok, yang mana pada kegiatan tersebut diharapkan adanya klinik data, sehingga dapat langsung dilaksanakan pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh tim terhadap data masyarakat yang belum memiliki NIK.