RAPAT PEMBAHASAN DRAFT REVISI PERBUP NO 27 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERDA RTRW KABUP
Pembahasan draft revisi Perbup No 27 Tahun 2013

Padang–Barenlitbang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sesuai dengan nomenkelatur perangkat daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati, perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyusunan standar operasional prosesudr BKPRD, serta penyesuaian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang.

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Kanwil Kementiran Hukum dan Ham Propinsi Sumatera Barat Nurahma Fitri, SH. Menyampaikan tentang pembahasan perbaikan terhadap draft revisi Perbup no 27 Tahun 2013. Diadakan di Daima Hotel Padang, kamis s.d sabtu (26/10 s.d 28/10).

“Diharapkan dengan adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) diharapkan dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Solok, dengan tersusunya Standar Operasioanl Prosedur (SOP) dalam pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang, dan pengoptimalan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk dapatnya mengendalikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan” sambut Ir. Desmalia Ramadhanur Sekretaris Barenlitbang Kabupaten Solok.

Baca Lainnya :

• FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RENCANA PENYUSUNAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BAYANG TAHUN 20170
• MONEV TIM PPMU WISMP 2 KE KABUPATEN SOLOK0
• KOORDINASI DAN PENYAMPAIAN RENSTRA SKPD SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA D0
• RAPAT TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SOLOK TAHUN 20180
• COACHING CLINIC PENGISIAN FORM LAMPIRAN DATA PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2016-20210

Ir. Syoufitri Kabid Sumber Daya dan Prasarana menyampaikan “terdapat adanya beberapa permasalahan mengenai koordinasi penyelenggaraan penataan ruang belum berjalan optimal, terlihat dengan adanya konflik penataan ruang yang membutuhkan penyelesaian melalui BKPRD Propinsi, serta dengan belum optimalnya sinergitas indikasi program pembangunan antar wilayah sesuai dengan penataan ruang dan peran masyarakat dalam penataan ruang, bahkan terlihat dari belum tersedianya insentif terhadap terhadap anggota BKPRD dalam pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang, dan telah dibubarkannya BKPRN sesuai PP Nomor 116 Tahun 2016”

“dengan permasalahan yang ada, diperlukannya pengoptimalan peran BKPRD dikedepan harinya, seperti peningkatan kapasitas SDM anggota BKPRD terutama dalam implementasi peraturan perundangan yang relevan, koordinasi yang berkualitas secara efektif dan efisien dengan seluruh stakeholder terkait, peran serta masyarakat dalam memfasilitasi pembentukan wadah forum peduli tata ruang atau sejenisnya perlu untuk ditingkatkan, serta dengan menjadikan RTRW sebagaiacuan utama dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui pengarusutamaan indikasi program kedalam RPJMD Kabupaten, dan perlunya penegasan yang jelas terkait fungsi kesekretariatan BKPRD pasca dibubarkannya BKPRN” tutupnya.