PENYUSUNAN BUKU STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN SOLOK
Penyusunan Buku SPKD Kabupaten Solok

Padang – Barenlitbang, sesuai dengan prinsip dasar metode penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan cara meningkatkan pendatapan keluarga miskin, Barenlitbang beserta SKPD dan stakeholder terkait melakukan pembahasan dalam penyusunan buku strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang diadakan di Ruang Rapat Solok Room Hotel Rocky Padang, jum’at s.d minggu (24/11 s.d 26/11).

H.Gusmal, SE. MM Bupati Solok berujar ”untuk dapat memperhatikan hal-hal yang baru baik bersifat praktis dan rasional dalam penanggulangan kemiskinan ini, dan agar merealisasikan dari penyusunan strategi ini paling lambat 20 Desember”.

H. Yul F Nurdin, SH Wakil Bupati Solok menyampaikan “penanggulangan kemiskinan harus dilakukan berbasis data yang akurat, dalam penyusunan strategi yang harus dilakukan bersama dengan lembaga non pemerintahan yang lain dengan objek pergerakannya sama-sama untuk penanggulangan kemiskinan”.

Baca Lainnya :

• PEMBAHASAN AWAL STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 20170
• VERIFIKASI KEGIATAN KKM PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 20180
• PELATIHAN TEKNIS APLIKASI MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN & SKPD BAGI OPERATOR e-MUSRENBANG KECAMATAN &0
• DISKUSI DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK0
• FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) II PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN SOLOK0

“strategi-strategi yang disusun berupa program-program pemerintah disetiap tingkatan bersinergi dengan organisasi/lembaga swadaya kemasyarakatan, strategi harus bisa meningkatkan klaster bantuan dalam waktu yang tidak terlalu lama” sambungnya.

“pembukaan lapangan kerja harus dimasukkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama dengan cara pandang yang sama, dimana dalam mewujudkan strategi penanggulangan kemiskinan dibutuhkan komunikasi yang baik dan rutin” tutupnya.

H. Dusral, SE. MM menyatakan “latar belakang kegiatan adanya ketidakpastian / ambivalent jumlah masyarakat miskin yang diakibatkan oleh perbedaan idikator yang digunakan masing-masing instansi dalam mengidentifikasikan masyarakat miskin, adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga 5,3 % - 5,6 %, namun disaat bersamaan ditemukan juga peningkatan jumlah angka kemiskinan”.

“adanya data masyarakat miskin yang tidak sesuai dan tidak dapat divalidasi secara aktual, harus adanya monitoring dalam pencapaian program-program penanggulangan kemiskinan sehingga pemerintah daerah memiliki data pengendali” lanjut.

“penanggung jawaban penuh pihak penyedia data masyarakat miskin, untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan dengan format baru tanpa berseberangan dengan format yang telah ditentukan ditingkat yang lebih tinggi” sambungnya.

“muara dari penysunan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis kearifan lokal, dalam permendagri hanya ada input, proses, output namun luput memasukkan outcome/dampak kegiatan” tutupnya.

Dalam pelaksanaan kedepannya, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster, Klaster I (satu) dengan sasaran individu atau keluarga, Klaster II (dua) dengan sasaran masyarakat atau komunitas, dan Klaster III (tiga) dengan sasaran Usaha Mikro dan Kecil.