- Musrenbang kecamatan X Koto Diatas
- Musrenbang Kecamatan Tigo Lurah
- Musrenbang Kecamatan Lembah Gumanti
- Kunjungan DPRD Pasaman Barat ke Bapelitbang dalam rangka Sharing Informasi tentang Tata Cara Pengang
- Musrenbang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
- Musrenbang Kecamatan Payung Sekaki
- Musrenbang Lembang Jaya
- Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2026
- Rapat Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Musrenbang RKP Tahun 2025 dan DU RKP Tahun 2026 Nagari Sungai Jambur Tahun 2024/2025
PEMBAHASAN AWAL STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017
Pembahasan Awal Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Keterangan Gambar : Pembahasan awal Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Arosuka–Barenlitbang, dalam usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok demi pemberantasan dan penanggulangan kemiskinan yang ada, dengan menghadirkan SKPD terkait dan stakeholder, Barenlitbang selaku penggerak dan leading sector melaksanakan pembahasan awal untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok Tahun 2017 di Ruang rapat Bukik Cambai Barenlitbang Kabupaten Solok, rabu (15/11).
H. Hanafi, S.Pd. M.Pd Kabid. Pemerintah dan Sosial menyampaikan “merunut perihal latar belakang dilaksanakan pembahasan strategi penanggulangan kemiskinan, untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan program pada masing-masing OPD, diharapkan dalam pertemuan ini masing-masing OPD menyerahkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan SKPD”
“perlunya kesepakatan data, perihal peserta kemiskinan yang valid, sehingga tidak terpengaruh dengan domisili masyarakat miskin, serta perlunya kebijakan bersama untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok” ujar Drs. Emildolia Khaira, MM
Baca Lainnya :
- VERIFIKASI KEGIATAN KKM PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 20180
- PELATIHAN TEKNIS APLIKASI MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN & SKPD BAGI OPERATOR e-MUSRENBANG KECAMATAN &0
- DISKUSI DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK0
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) II PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN SOLOK0
- EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017 dan REVIEW RPJMD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016-2021 TERKAIT MI0
Haryanto dari Kemenag berujar “perlunya keseragaman data di Kabupaten Solok untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, serta perihal aksi kegiatan, tidak hanya berbicara mengenai strategi”
“diharapkan pertemuan ini mendapatkan data yang diberikan oleh OPD yang terkait, dengan data yang dipakai dalam penanggulangan strategi kemiskinan, secara Nasional akan memakai data TNP2K” ucap Indra Muchsis, SKM. MKM Kasubid. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Nasuri dari Dinas Sosial Kabupaten Solok menyatakan “dinas sosial memakai data Tahun 2017 per agustus, tidak memakai data Tahun 2015, untuk data pada Tahun 2017, terjadi peningkatan data sebanyak 12.000 peserta”
“diharapkan dalam kegiatan ini untuk dapat dihadiri serta oleh pihak dari BPS, dikarenakan dengan adanya perbedaan data setiap OPD akan menghasilkan indikator yang berbeda, maka diperlukannya persamaan persepsi dalam penanggulangan, karena dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan Kartu kemiskinan terbaru, yang bersifat multi fungsi dalam penanggulangan kemiskinan” sambungnya.
“sebagai informasi, bahawa data kemiskinan belum valid diharapkan semua pihak memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk Dinas Kesehatan diharapkan perlunya langkah kongkrit terhadap tunggakan Kabupaten Solok kepada BPJs sebesar 6 (enam) milyar” tutupnya.
Benny Gustria, SE. M.Si Kasubid Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyampaikan “perihal perbedaan data dilapangan, khususnya pemakaian kartu PKH, hal ini terjadi karena data yang dipakai masih data Tahun 2015, sehingga dilapangan terjadi perbedaan persepsi, terutama data Dinas Sosial Tahun 2017, namun untuk data SKPD yang dibutuhkan verifikasi terhadap data yang ada, terutama kepada OPD program yang akan dilaksanakan”.
Dari permasalahan dengan kondisi pada apangan, maka dapat dipastikan untuk menggunakan data yang ada pada data Nasional, dengan penyusunan aksi akan diupayakan dengan membuat peta kemiskinan perihal pemakaian data akan dikordinasikan dengan pimpinan, terutama data Tahun 2015 atau Tahun 2017.
Perihal tunggakan yang terjadi dari Pemerintahan Kabupaten Solok kepada pihak BPJs akan dilaporkan kepada Bupati, selaku Kepala Daerah, namun untuk perihal data kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017, agar dapat diserahkan kepada Barenlitbang, karena data ini sebagai dasar pembahasan SKPD untuk selanjutnya dan untuk seluruh OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok agar menyerahkan data paling lambat pada hari jum’at, 17 November.
