PELATIHAN APLIKASI ADVOKASI BELANJA PUBLIK
Pelatihan advokasi belanja publik

Padang–Barenlitbang, program Kabupaten Solok dalam penurunan taraf hidup miskin, dilaksanakan pelatihan Aplikasi Advokasi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Solok, yang dilaksanakan oleh pihak Barenlitbang beserta Kasubag. Perencana dari 13 (tiga belas) OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Solok beserta narasumber dari pihak Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Rocky Hotel Padang, rabu s.d jum’at (26/09 s.d 28/09).

Ir. Desmalia Ramadhanur Sekretaris Barenlitbang mengatakan “diharapkan dengan adanya pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan”.

“melalui kegiatan ini peserta diharapkan dapat menggali dan mendapatkan pengetahuan sejelas-jelasnya, untuk dapat meneruskan kepada pegawai lain yang belum terlibat atau belum yang belum memahami aplikasi” tutupnya.

Baca Lainnya :

• SEMINAR HARI STATISTIK NASIONAL TAHUN 20180
• BIMTEK TIGA PENYUSUNAN MASTERPLAN SMARTCITY KABUPATEN SOLOK TAHUN 20180
• SOSIALISASI DATA KEMISKINAN KABUPATEN SOLOK0
• RAPAT KOORDINASI BULANAN DAK TAHUN 20180
• RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA/PPAS TAHUN 20180

Arif Narasumber dari pihak TNP2K menyampaikan “tim ini bertujuan untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, memperkuat koordinasi perencanaan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan antar kementrian, sehingga dari RPJMD sampai Renja mencerminkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan”.

“selain itu juga untuk mengendalikan pelaksanaan program, kemiskinan dengan mendorong berlansungnya monitoring dan evaluasi yang benar, bagaimana agar mendapatkan umpan balik dari berbagai program, penenganan sistim informasi yang benar” pungkasnya.

Komunikasi penajaman program dan koreksi terhadap anggaran adalah substansi dari kegiatan, terletak dari penempatan / peletakan sebuah isu menjadi strategis atau tidak strategis.

Tujuan dari pemberian formula baru, yang nantinya dapat melahirkan kebijakan yang ilmiah,  yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas supaya tepat sasaran.