FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) II PENYUSUNAN BUKU SOLOK DALAM ANGKA, PDRB DAN KECAMATAN DALAM ANGKA TA
FGD II Forum Data Tahun 2018

Arosuka–Barenlitbang, rapat FGD II Forum Data Tahun 2018 yang ditujukan untuk mengevaluasi data-data yang telah terkumpul dari OPD-OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok demi kelancaran penyusunan buku Solok Dalam Angka, PDRB dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018, dengan BPS Kabupaten Solok selaku pihak penyusun buku daerah di Ruang Rapat Bukik Cambai Barenlitbang, kamis (12/07).

Kepala Barenlitbang pada pembukaan ini diwakilkan oleh Wawen Satria, S.Sos. MM Kabid. LPPD menyampaikan “untuk menindak lanjuti data yang telah diserahkan oleh pihak OPD ke BPS apakah sudah bersifat final atau masih terdapat tambahan”.

“terdapat 4 (empat) OPD yang belum menyerahkan data ke BPS, untuk dapat dengan segeranya menyerahkan data dimana ditakutkan data yang tertera nantinya masih berupa data lama”.

Baca Lainnya :

• PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PENYUSUNAN MASTERPLAN SMARTCITY KABUPATEN SOLOK TAHUN 20180
• BIMTEK I PENYUSUNAN MASTERPLAN SMARTCITY KABUPATEN SOLOK TAHUN 20180
• RAPAT EVALUASI DAK TRIWULAN III0
• RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN SUBP di TINGKAT SD RAYON SMP SUBP0
• EVALUASI HASIL MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM SUBP PADA TINGKAT SMP0

“penegasan dari Kepala Daerah sebelumnya, untuk segera memfinalkan pelaksanaan dalam penyusunan dokumen-dokumen daerah (Solok Dalam Angka, PDRB, dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018)” tutupnya.

Kepala BPS Kabupaten Solok, Arius Jonnaldi, SE. ME mengatakan “mengupayakan untuk peningkatan data publikasi tentang daerah Kabupaten Solok, dimana tingkat kualitas data terpengaruh dari data yang dimiliki oleh OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok”.

“diharapkan keakuratan data akan menarik animo dari pihak investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok, serta juga terpenuhinya kebutuhan data bagi perguruan tinggi dalam riset studinya” pungkasnya.

Diharapkan dengan keakuratan data pada dokumen daerah ini memiliki umpan balik positif bagi Kabupaten Solok dari pemerintah pusat dalam pengalokasian dana, dimana diketahui ± 70% (tujuh puluh persen) anggaran untuk kebutuhan pembangunan di Propinsi Sumatera Barat sendiri mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Demi memperkaya data yang tertampung dalam buku daerah, diharapkan OPD memberikan masukan informasi valid sesuai dengan data yang terdapat pada masing-masing OPD.