Bapelitbang Gelar Rapat Evaluasi Progres Pelaksanaan DAK Tahun 2026 dan Pengusulan DAK Tahun Anggaran 2027
Arosuka-(Bapelitbang) – Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) menggelar rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 sekaligus pembahasan usulan DAK Tahun Anggaran 2027 yang akan diinput melalui aplikasi KRISNA. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bapelitbang selaku moderator dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Dalam arahannya saat membuka rapat, Kepala Bapelitbang menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan DAK menjadi agenda penting untuk memastikan seluruh program yang didanai pemerintah pusat dapat berjalan sesuai target, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Selain itu, rapat juga menjadi momentum menyusun usulan DAK Tahun Anggaran 2027 agar lebih terarah, sesuai kebutuhan daerah, serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui aplikasi KRISNA.
"Kita tidak hanya mengevaluasi capaian yang telah berjalan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi. Pada saat yang sama, seluruh perangkat daerah harus mempersiapkan usulan DAK Tahun 2027 secara matang agar peluang memperoleh alokasi anggaran semakin besar," ujar Kepala Bapelitbang.
Evaluasi Pelaksanaan DAK Non Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2026
Pembahasan pertama difokuskan pada evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dari masing-masing perangkat daerah.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) – Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melaporkan total pagu anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 20.070.537.207.
Pada Sub Bidang Dinas Kesehatan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp10.039.071.207 yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan, antara lain peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans kesehatan, penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, kefarmasian, penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), peningkatan sumber daya manusia kesehatan, pembudayaan hidup sehat, kalibrasi alat kesehatan, hingga pengembangan layanan kesehatan. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 14,19 persen.
Sementara itu, Sub Bidang Puskesmas memiliki pagu sebesar Rp 10.031.466.000 yang digunakan untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan, kegiatan surveilans, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, manajemen Puskesmas, pemberian insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penguatan jejaring pelayanan kesehatan primer. Hingga saat ini realisasi baru mencapai 9,98 persen.
Adapun Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 471.240.000 untuk pelaksanaan pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), inspeksi IRTP pasca produk beredar, pengawasan pangan industri rumah tangga, apotek, dan toko obat. Realisasi pada sub bidang ini tercatat sebesar 3,62 persen, menjadi capaian tertinggi dibanding sub bidang lainnya.
Dalam paparannya, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa rendahnya realisasi bukan disebabkan oleh hambatan pelaksanaan, melainkan karena sebagian besar kegiatan memang dijadwalkan berlangsung pada Triwulan II hingga Triwulan IV sehingga penyerapan anggaran diperkirakan akan meningkat pada semester kedua.
Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah – Dispersip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan bahwa Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp498.545.000 yang difokuskan pada kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026.
Hingga Triwulan II, realisasi kegiatan masih berada pada angka 62,37 persen. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar agenda sosialisasi dan pelaksanaan akreditasi baru dijadwalkan berlangsung pada Triwulan II dan Triwulan III, sehingga penyerapan anggaran belum dapat dilakukan pada awal tahun.
Bantuan Operasional Keluarga Berencana – DPPKBP3A
Selanjutnya, DPPKBP3A melaporkan pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.482.667.000.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan keluarga berencana, distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon), operasional Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta operasional kader di lapangan. Hingga Triwulan II, realisasi anggaran telah mencapai 11,67 persen.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak terdapat kendala berarti yang mempengaruhi pelaksanaan program.
Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2026
Selain DAK Non Fisik, rapat juga mengevaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang menjadi salah satu instrumen pembangunan infrastruktur daerah.
Bidang Pertanian – Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)
Dinas Pertanian melaporkan pagu anggaran sebesar Rp 8.214.321.000 dengan nilai kontrak yang telah terbentuk sebesar Rp 734.935.578.
Hingga Triwulan II, progres fisik baru mencapai 5 persen, sedangkan realisasi keuangan masih 0 persen.
Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena sebagian besar kegiatan pembangunan maupun renovasi masih berada pada tahap proses pemilihan penyedia melalui mekanisme e-katalog, sehingga pembayaran belum dapat dilakukan.
Bidang Jalan – Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)
DPUPR menyampaikan bahwa kegiatan Bidang Jalan memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.509.149.000.
Sampai saat ini belum terdapat nilai kontrak yang terbentuk sehingga realisasi fisik maupun keuangan masih berada pada angka 0 persen.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses pengadaan yang masih berlangsung melalui metode Mini Kompetisi, sehingga pekerjaan fisik belum dapat dimulai.
Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.349.533.000 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.817.000.
Meskipun realisasi keuangan belum tercatat, progres fisik menunjukkan perkembangan cukup baik dengan capaian mencapai 10 persen.
Dalam penjelasannya, Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh proses persiapan pemilihan jasa konstruksi serta adanya penyesuaian anggaran DAK setelah proses tertentu dari pemerintah pusat.
Bidang Air Minum – Tematik Pencegahan dan Penurunan Stunting
Untuk bidang Air Minum, DPUPR memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2.500.000.000.
Hingga rapat evaluasi dilaksanakan, belum terdapat data nilai kontrak maupun realisasi fisik dan keuangan. Program masih berada pada tahap persiapan pemilihan penyedia sehingga pelaksanaan pekerjaan belum dapat dimulai.
Pembahasan Pengusulan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2027
Memasuki agenda kedua, rapat membahas usulan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2027 yang akan diinput melalui aplikasi KRISNA.
Kepala Bapelitbang meminta seluruh perangkat daerah agar memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah, serta memastikan seluruh data yang diinput telah sesuai dengan petunjuk teknis.
Untuk Tahun Anggaran 2027 terdapat dua jenis usulan DAK Non Fisik yang akan diajukan.
Pada Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, usulan meliputi kegiatan Pembinaan Perpustakaan serta Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya literasi masyarakat.
Sementara itu, pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terdapat beberapa menu usulan yang meliputi:
Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan rincian penguatan tata kelola pelayanan kesehatan serta kefarmasian, BMHP, dan kalibrasi peralatan kesehatan.
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, meliputi peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans dan respons penyakit, kesehatan lingkungan, manajemen Puskesmas, serta insentif Upaya Kesehatan Masyarakat.
Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Tematik Pencegahan dan Penurunan Stunting, yang difokuskan pada penguatan sumber daya manusia kesehatan.
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tematik Pencegahan dan Penurunan Stunting, meliputi peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans dan respons penyakit, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, serta penguatan manajemen Puskesmas.
Komitmen Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan DAK
Menutup rapat, Kepala Bapelitbang menegaskan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Melalui evaluasi berkala ini diharapkan seluruh pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal, sementara usulan DAK Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.